...
Senin, 13 Januari 2014
Sabtu, 04 Januari 2014
Tata Kelola Hutan Indonesia Melanggar Pasal 33 UUD 1945
Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) sudah tegas mengatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Seharusnya, prinsip tata-kelola hutan di Indonesia mengacu pada ketentuan pasal 33 UUD 1945 tersebut. Dengan prinsip ini, pengelolaan hutan seharusnya tidak membuka peluang bagi kepentingan swasta. Terlebih lagi, jika pengelolaan hutan itu ditujukan untuk memupuk keuntungan bagi perusahaan swasta. Sayang, sejak orde baru hingga sekarang ini, prinsip tata-kelola hutan Indonesia makin menjauh dari semangat pasal 33 UUD 1945. Pada masa orde baru, prinsip pengelolaan hutan sangat mengabdi kepada kapital swasta. Orde...
Pemekaran Tak Mensejahterakan Rakyat
Laju pemekaran daerah alias “Daerah Otonom Baru” (DOB) seakan tak terbendung. Dalam satu dekade saja, yakni 1999-2009, terdapat 205 daerah otonomi baru. Dipastikan, jika tidak ada moratorium, jumlah DOB akan terus bertambah. Artinya, dalam sepuluh tahun saja, jumlah kabupaten/kota kita bertambah 65%. Namun, penambahan DOB itu tidak selamanya menuai keberhasilan. Catatan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, hanya 22% DOB yang berhasil, sedangkan 78% DOB lainnya mengalami kegagalan. Bahkan, menurut studi LIPI, sebanyak 85% DOB itu dikategorikan mengalami kegagalan. Agenda mensejahterakan rakyat pun terbengkalai. Kita melihat, sejak pemberlakuan otonomi daerah hingga pemekaran wilayah besar-besaran, tingkat kesejahteraan rakyat di daerah tak...
Soekarno Dan Tiga Tingkat Pergerakan Perempuan
Sangat sedikit pemimpin politik laki-laki yang mau menghabiskan waktu untuk mengulas soal gerakan perempuan. Dan Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang berhasil melakukan itu. Bahkan, begitu pentingnya gerakan perempuan di mata Soekarno, ia menelurkan sebuah buku berjudul “Sarinah”. Buku “Sarinah” selesai cetak November 1947. Kata Soekarno, buku ini berisi bahan-bahan yang disampaikannya saat kursus wanita di Jogjakarta. Kursus itu diselenggarakan dua minggu sekali. Bagi Soekarno, pemahaman soal perjuangan perempuan tidak bisa dianggap enteng. Ia jengkel kepada mereka yang mengabaikan pentingnya membahas persoalan perempuan. Soekarno bilang, “kita tidak dapat menyusun negara dan tidak dapat menyusun masyarakat, jika (antara lain)...
"Student Loan" Memaksa Mahasiswa Berutang
Agenda privatisasi pendidikan terus berjalan. Sekarang ini, misalnya, pemerintah sedang merancang model kredit/pinjaman kepada mahasiswa kurang mampu. Hal ini dianggap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi (PT). Mereka berharap, dengan student loan itu, mahasiswa kurang mampu bisa menuntaskan pendidikan mereka. Nantinya, setiap mahasiswa kurang mampu akan mendapat pinjaman (student loan). Mereka yang mendapat pinjaman itu wajib membayar kembali pinjaman itu setelah mereka mendapat pekerjaan. Dengan demikian, kewajiban pertama seorang mahasiswa setelah mendapat pekerjaan adalah membayar utang. Student loan bukanlah hal baru. Di negara lain, termasuk Amerika Serikat, sistem ini terbukti gagal. Utang pinjaman mahasiswa di AS sudah mencapai 1 triliun dollar...
Neoliberalisme Dan Ketimpangan Ekonomi
Pada hari Investasi di New York, Amerika Serikat, September lalu, Presiden SBY mengatakan, Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar keempat di dunia pada tahun 2040. Pada tempat lain, Presiden SBY juga pernah mengungkapkan, pada tahun 2025 mendatang, pendapatan perkapita Indonesia akan menembus 10 ribu dollar AS. Sedangkan PDB ditargetkan melebih 4 triliun dollar. Pada saat itu, Indonesia sudah masuk dalam 10 besar negara maju. Memang tak salah Presiden menabur optimisme. Namun, jika tidak berbasiskan indikator objektif, boleh jadi optimisme itu sekaligus kesuraman. Apalagi, seperti kita ketahui, kesenjangan ekonomi di Indonesia juga makin menganga. Indeks Gini, yang mengukur...
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
